Menjelang Kebangkitan Peran BDS di Sulsel

Sebuah kabar yang menggembirakan bagi pendamping KUMKM di Propinsi Sulawesi Selatan adalah bahwa pemerintah daerah setempat berkomitmen untuk membangun  sinergi yang kuat dengan para pendamping KUMKM di seluruh Propinsi Sulsel untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Koperasi dan UMKM di seluruh daerah Kabupaten dan Kota.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sulawesi Selatan, bapak A.M. Yamin, SE,. MS. Pada kegiatan ‘Bimbingan dan Temu Konsultasi Lembaga Pendamping LPB/BDS-P dengan KUMKM’ yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementrian Negara Koperasi dan UMKM di Makassar baru-baru ini.

Dengan dilaksanakannya kegiatan itu, merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah Propinsi Sulsel untuk memberikan penguatan kepada lembaga pendamping yang lebih sering disebut sebagai Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) atau Business Development Service Provider (BDS-P), juga penguatan kepada personal yang menjadi tenaga pendamping dalam lembaga tersebut.

Menguatkan pernyataan di atas, Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementrian Negara Koperasi dan UMKM, Chairul Djamhari, P.hd., mengatakan bahwa saat ini Sulawesi Selatan menjadi prioritas dalam pengembangan pendamping KUMKM. Hal itu untuk mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai penyedia pangan nasional dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa sebagaimana tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya di kawasan Timur Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya program tersebut, pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar di bidang pertanian. Karena , saat ini pembangunan ekonomi di bidang pertanian menunjukkan angka pertumbuhan 4,8 % per tahun. Untuk itulah pemerintah memberikan dukungan kepada para pendamping KUMKM dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan dan pendampingan kepada KUMKM semaksimal mungkin.

Melalui dukungan pemerintah dalam bentuk penguatan Lembaga Pendamping dan peningkatan kapasitas dan potensi para Pendamping KUMKM, sangat diharapkan agenda untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan peningkatan nilai tambah terhadap KUMKM khususnya di bidang pertanian, dapat terwujud. Semoga!