Belajar Pengembangan KUMKM di Klinik Koperasi dan UKM Jawa Timur

Salah satu sesi belajar dalam kegiatan Peningkatan Standar Kompetensi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P yang digelar oleh Kemenkop RI di Surabaya pada 24 – 29 Maret lalu, adalah sesi Kunjungan ke Klinik Koperasi dan UKM Jawa Timur. Seluruh peserta yang berjumlah 60 orang, dibawa oleh panitia untuk melihat langsung bagaimana Klinik tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur.

Peserta yang berasal dari 21 propinsi diberi kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pengurus Klinik sekaligus bersilaturahmi dengan Pihak Dinas Koperasi UKM setempat. Dalam pemaparannya, Ahmad Basuki, Kepala Bidang UKM menjelaskan bahwa hadirnya Klinik tersebut adalah sebagai bukti keseriusan pemerintah derah dalam memajukan KUMKM, sekaligus sebagai sarana untuk memfasilitasi UKM dalam memasarkan produknya. Juga sebagai pusat Diklat bagi pengusaha maupun calon pengusaha yang ingin mengembangkan skill dan keterampilannya.

Manajer Klinik, Ruly Kusumahadi menjelaskan, bahwa fungsi utama dari Klinik ini adalah sebagai pusat konsultasi bisnis bagi pelaku UKM. Layanan konsultasi diberikan secara gratis dan telah dibuatkan jadwal setiap hari. Jadwal tersebut kemudian ditempelkan pada papan informasi dan disebarkan melalui media social seperti facebook. “ Dengan jadwal tersebut UKM menjadi tahu hari apa dia harus datang jika ingin berkonsultasi” jelasnya.

Selain layanan konsultasi, Klinik juga menyediakan layanan pelatiahan/bimtek berupa pelatihan teknis membuat produk, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan manajemen usaha. Saat dikunjugi, di Klinik sedang dilaksanakan pelatihan pembuatan kripik buah yang pesertanya sebagian besar dari kaum wanita. Untuk mendukung semua layanan yang tersebut, pengurus Klinik juga menyediakan ruang baca “Pustaka Preneur” dan ruang  IT for Entrepreneur.

Dari kunjungan ini, ada dua poin penting yang menjadi catatan kami tentang pengembangan UKM sekaligus menjadi jawaaban mengapa UKM di Jawa Timur lebih maju dari daerah lain. Pertama, Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk memajukan UKM di Jawa Timur. Ini dibuktikan dengan lahirnya Perda UMKM No. 6 Tahun 2012. Kehadiran Klinik sekaligus sebagai bukti komitmen tersebut. Di sisi lain, Pemda Jatim memprogramkan lahirnya satu koperasi wanita di tiap desa dan kelurahan.

Kedua, Pemerintah Provinsi berkomitmen merangkul seluruh Konsultan Pendamping KUMKM untuk bersama-sama berperan aktif dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM. Dengan pendampingan yang maksimal, diharapkan UKM dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalannya dalam segala aspek manajerial usaha. Kehadiran seorang pendamping dapat menjadi rujukan bagi pelaku UKM untuk mencari solusi dari dari setiap masalah yang mereka hadapi.

Semoga pemerintah daerah lain mampu menduplikasi komitmen serupa untuk memajukan Koperasi dan UMKM di daerahnya masing-masing. Sehingga, jika setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten memiliki visi dan karakter entrepreneurship yang kuat, maka Indonesia membutuhkan waktu yang tidak lama untuk bisa mewujudkan 2% - 4% entrepreneur demi majunya perekonomian bangsa agar dapat sejajar dengan bangsa lain.